“Kalau dilihat dari rata-rata harga pasar, mestinya bisa turun lebih signifikan. Tapi di dokumen itu penurunannya cuma nol koma sekian persen. Ini kan janggal,” tambahnya.
Lebih lanjut, Syamsudin mengaku kini tengah mengumpulkan berbagai data dan dokumen untuk memperkuat dugaannya bahwa ada pengondisian proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
“Sekarang saya sedang kumpulkan bukti-bukti. Kalau nanti cukup kuat, saya akan laporkan dugaan pengondisian proyek ini ke aparat penegak hukum (APH),” tegasnya.
Dugaan praktik tersebut, jika benar terjadi, berpotensi melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya pada ketentuan asas transparansi, efisiensi, dan persaingan sehat dalam proses lelang.