Menurutnya, persoalan ini terjadi akibat adanya saling lempar tanggung jawab antara oknum Kepala Bagian (Kabag) dan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Lampung Tengah terkait anggaran publikasi.
Ridwan menjelaskan bahwa sebelumnya anggaran publikasi tersebut telah ditetapkan dalam RKA dengan skema satu media satu advertorial. Namun hingga saat ini pembayaran kepada sejumlah media belum juga terealisasi.
