“Saya meminta agar penyelidikan tidak melebar dengan memanggil seluruh perusahaan media. Aparat penegak hukum tentu sudah memahami konstruksi perkara ini, sehingga seharusnya fokus pada pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran tersebut,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa pihak-pihak yang paling mengetahui secara teknis maupun administratif terkait pengelolaan anggaran media DPRD berada di lingkungan Sekretariat DPRD. Oleh karena itu, ia meminta Kejaksaan Negeri Lampung Tengah untuk memfokuskan perhatian pada enam oknum yang dinilai patut dimintai pertanggungjawaban hukum atas pengelolaan anggaran media tahun 2025.
“Secara teknis dan administratif, pihak yang paling mengetahui terkait anggaran media DPRD berada di lingkungan Sekretariat DPRD. Karena itu saya meminta Kejari Lampung Tengah fokus pada enam oknum yang patut dimintai pertanggungjawaban hukum atas pengelolaan anggaran media tahun 2025,” katanya.
Pengaduan ini juga berkaitan dengan tudingan dugaan korupsi yang sebelumnya sempat diarahkan kepada dirinya. Menurut Dirut GS Grup, persoalan anggaran media DPRD Lampung Tengah sebenarnya telah jelas secara administrasi maupun hukum.
“Persoalan ini sebenarnya sudah terang secara administrasi dan hukum. Namun karena muncul narasi yang membentuk opini publik dan menyerang pribadi saya, maka saya merasa perlu menyampaikan pengaduan resmi agar semuanya menjadi jelas,” ujarnya.