“ULP memiliki peran strategis dalam sistem pengadaan. Oleh karena itu, wajar apabila KPK melakukan pendalaman terhadap seluruh mata rantai proses, termasuk ULP, demi prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah,” ujar Angga Wijaya.
Angga menambahkan, pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah proses administrasi, evaluasi, dan penetapan pemenang tender telah dilaksanakan secara objektif dan profesional. Langkah ini, kata dia, justru penting untuk melindungi aparatur yang bekerja sesuai aturan, sekaligus memperkuat integritas sistem pengadaan pemerintah.
“Pemeriksaan bukan berarti menyalahkan. Ini adalah mekanisme hukum yang lazim agar terang benderang siapa berbuat apa, sesuai koridor hukum,” katanya.