Sejumlah pihak menduga terdapat ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran tersebut. Hal ini karena ditemukan indikasi adanya perusahaan media yang dinilai tidak jelas keberadaannya serta adanya kode RUP yang sama pada beberapa perusahaan media.
Selain itu, beberapa media juga mengaku tidak menerima anggaran sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen.
“Di dokumen tertulis sebuah media menerima ratusan juta rupiah, misalnya sekitar Rp500 juta. Namun kenyataannya media tersebut hanya menerima sekitar Rp70 juta hingga Rp100 juta saja,” ungkap salah satu sumber.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya penggelembungan anggaran dalam kegiatan kerja sama publikasi media di lingkungan Sekretariat DPRD Lampung Tengah.
Sejumlah kalangan pun meminta agar persoalan ini dapat ditelusuri secara transparan oleh pihak berwenang, sehingga penggunaan anggaran publikasi media benar-benar sesuai aturan dan tidak merugikan keuangan daerah. (Red)